@AnindikaRifky

Anugerah Indah dari Yang Kuasa

KESALAHAN BESAR YANG MENGAKIBATKAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA PADA TENAGA KERJA

diposting oleh rifkyanindika-fkm10 pada 08 August 2012
di Catatan Kuliah - 1 komentar

BAB I

PENDAHULUAN

 

1.1       Latar Belakang

     Pada era globalisasi ini, setiap orang memerlukan kerja untuk menghidupi diri dan keluarganya. Dewasa ini diketahui bahwa Indonesia membutuhkan lapangan kerja yang banyak agar penduduknya banyak yang terserap menjadi pekerja dan mengurangi pengangguran. Dengan berkurangnya pengangguran maka akan berkurang juga tingkat kemiskinan di negara ini.

     Dalam dunia kerja, setiap pekerja memiliki tujuan dan motivasi masing-masing. Tujuan dan motivasi tersebut akan memberikan gambaran produktivitas dan kinerjanya. Dan dengan kinerja tersebut para pekerja pasti menghadapi lika-liku proses kerja yang dapat menjerumuskan mereka dalam keputusan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

     PHK tidak saja karena kinerja para pekerja, banyak faktor yang menentukan. Kondisi ekonomi suatu negara atau perusahaan tersebut juga sangat mempengaruhi keputusan rasionalisasi jumlah pegawai yang berujung pada PHK beberapa pekerja suatu perusahaan. Tahun 1998 merupakan contoh kondisi krisis ekonomi di Indonesia, dan banyak sekali kepala keluarga yang terhenti aliran keuangan untuk keluarganya karena terkena kebijakan rasionalisasi jumlah pekerja perusahaan tempatnya bekerja.

     Selain karena kondisi ekonomi nasional maupun perusahaan yang bermasalah, ada faktor yang dapat menjadi awal terjadinya PHK terhadap para pekerja, yaitu kesalahan berat para pekerja. Dengan diundangkannya UU ketenagakerjaan maka para pekerja dan pengusaha harus memahaminya. Namun dalam kenyataanya banyak pekerja yang terjebak melakukan kesalahan berat yang dapat membuatnya di-PHK. Selain itu juga banyak pengusaha yang melakukan pelanggaran dalam memperlakukan pekerjanya yang di-PHK karena kesalahan berat ini, dan pekerjanya pun tidak tahu harus menuntut hak apa pada pengusaha mereka. Oleh karena itu, perlu kajian lebih lanjut tentang ketenaga kerjaan dan PHK yang dikarenakan oleh kesalahan berat.

 

1.2       Rumusan Masalah

            Rumusan masalah yang dibahas dalam makalah ini adalah:

  1. Bagaimana kaitan perjanjian kerja dalam hubungan kerja dalam keputusan pemutusan hubungan kerja .
  2. Apa saja jenis kesalahan berat dari pekerja yang menyebabkan keputusan pemutusan hubungan kerja oleh pengusaha.
  3. Bagaimana cara pemenuhan hak dan kewajiban pengusaha terhadap pekerja yang telah mendapatkan surat pemutusan hubungan kerja.

 

 

 

1.3       Tujuan

            Tujuan penulisan makalah ini adalah:

  1. Mengetahui secara jelas pengertian Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)
  2. Mengetahui faktor-faktor yang dapat menyebabkan kebijakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)
  3. Mengetahui jenis-jenis kesalahan pekerja yang dapat menyebabkan adanya kebijakan Pemutusan Hubungan Kerja pada dirinya
  4. Mengetahui kesalahan-kesalahan besar yang dapat menyebabkan adanya Pemutusan Hubungan Kerja kepada para pekerja
  5. Mengetahui contoh kasus kesalahan besar pekerja yang telah dikenai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)
  6. Mengkaji permasalahan yang berhubungan dengan Pemutusan Hubungan Kerja yang dikarenakan kesalahan besar para pekerja.

 

1.4       Manfaat

            Manfaat yang ingin didapatkan dari penulisan makalah ini adalah :

  1. Sebagai pembelajaran mengenai teori hubungan kerja dan perjanjian kerja serta hubungannya dengan pemutusan hubungan kerja
  2. Sebagai pembelajaran tentang pemutusan hubungan kerja yang disebabkan oleh kesalahan berat dari pekerja
  3. Penerapan analisis dan pembahasan mengenai studi kasus Pemutusan Hubungan Kerja yang disebabkan oleh kesalahan berat dari pekerja
  4. Pengetahuan mengenai hubungan kerja dan pemutusan hubungan kerja
  5. Sebagai pengetahuan tentang pemaparan dasar hukum mengenai pemutusan hubungan kerja dengan kesalahan berat pekerja.
  6. Sebagai alternatif gagasan penyelesaian masalah kasus pemuutusan hubungan kerja di Indonesia

 

 

BAB II

KAJIAN TEORI

 

2.1       Hubungan Kerja[1]

                        Sebelum membahas jauh mengenai PHK harus kita pahami terlebih dahulu mengenai hubungan kerja, sebagai berikut:

            2.1.1    Pengertian

            Hubungan kerja merupakan suatu hubungan yang timbul antara pekerja dan pengusaha setelah diadakan perjanjian sebelumnya oleh pihak yang bersangkutan. Pekerja menyatakan kesanggupannya untuk bekerja pada pengusaha dengan menerima upah dan sebaliknya pengusaha menyatakan pula kesanggupannya untuk memperkerjakan pekerja dengan membayar upah. Dengan demikian hubungan kerja yang terjadi antara pekerja dan pengusaha merupakan bentuk perjanjian kerja yang pada dasarnya memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Di dalam hubungan kerja akan terdapat tiga unsur yaitu:

a           Kerja

Di dalam hubungan kerja harus ada pekerja tertentu sesuai perjanjian karena itulah hubungan ini dinamakan hubungan kerja.

 

 

b          Upah

Setiap hubungan kerja selalu menimbulkan hak dan kewajiban diantara kedua belah pihak dengan berimbang. Dalam hubungan kerja, upah merupakan salah satu unsur pokok yang menandai hubungan adanya hubungan kerja. Pengusaha berkewajiban membayar upah dan pekerja berhak atas upah dari pekerjaan yang dilakukan

c           Perintah

Di dalam hubungan kerja harus ada unsur perintah yang artintya yang satu pihak berhak memberikan perintah dan pihak lain berkewajiban melaksanakan perintah.

 

2.1.2    Pengaturan Hubungan Kerja

Hubungan kerja diatur dalam suatu perjanjian kerja yang disetujui oleh kedua belah pihak. Perjanjian kerja tidak harus diatur secara tertulis, artinya perjanjian juga dapat dibuat secara lisan. Namun demikian untuk perjanjian kerja tertentu harus dibuatkan secara tertulis, yaitu:

a                Perjanjian Kerja Laut (PKL)

b               Perjanjian Kerja Antar Kerja Antar Negara (AKAN)

c                Perjanjian Kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD)

d               Perjanjian kerja untuk waktu tertentu (kontrak)

Perjanjian kerja merupakan suatu perjanjian di mana seseorang mengikatkan diri untuk bekerja dengan pihak lain dengan menerima imbalan berupa upah sesuai dengan syarat-syarat yang dijanjikan dan disetujui bersama. Perjanjian kerja diadakan pada waktu hubungan kerja diadakan antara pekerja dan pengusaha. Dengan adanya perjanjian kerja antara pekerja dan pengusaha akan menimbulkan hak dan kewajiban diantara kedua belah pihak. Pengaturan tentang pembuatan perjanjian kerja berpedoman kepada:

a                Kitab Undang-undang Hukum Perdata khususnya buku III titel 7A

b               Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) buku II

c                Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 2 tahun 1993

 

                        Perjanjian kerja akan memuat hal-hal sebagai berikut:

a                Macam pekerjaan, cara pelaksanaannya, jam kerja dan tempat kerja.

b               Besarnya upah, tempat dan waktu pembayarannya dan fasilitas yang disediakan pengusaha bagi pekerja seperti perumahan, kendaraan, transportasi dan lain-lain.

c                Pengobatan pekerja berupa biaya, dokter, poliklinik, penggantian kaca mata, biaya bersalin dan lain-lain.

d               Jaminan sosial seperti kecelakaan, sakit, pensiun dan lain-lain.

e                Izin cuti, meninggalkan pekerjaan, hari libur, uang pesangon dan lain-lain.

2.1.3    Peraturan Perusahaan

                        Peraturan perusahaan merupakan peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat ketentuan-ketentuan tentang syarat-syarat kerja serta tata tertib perusahaan. Setiap perusahaan yang mempunyai pekerja dua puluh lima orang atau lebih diwajibkan membuat peraturan perusahaan dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 2 tahun 1978 tentang Peraturan Perusahaan dibuat sepihak oleh pengusaha yang menurut ketentuan harus dikonsultasikan juga dengan wakil pekerja.

                        Dikarenakan peraturan perusahaan yang dibuat secara sepihak oleh pengusaha dan hanya dikonsultasikan dengan pekerja (tidak persetujuan) maka tentu saja pengusaha akan dapat memuat hak dan kewajiban yang tidak seimbang asalkan tidak bertentangna dengan peraturan perundangan. Walaupun peraturan perusahaan harus dimintakan persetujuan dari Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans) tetapi pada umumnya Depnakertrans hanya melihat apakah peraturan perusahaan tersebut melanggar peraturan perundangan atau kondisinya jauh di bawah kebiasaan yang berlaku.

 

2.2       Pengertian Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

   Pemutusan hubungan kerja  adalah pengakhiran hubungan merupakan pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha.(Pasal 1 ayat 25 Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenangakerjaan).

 

2.3       Faktor Penyebab Terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)[2]

            2.3.1    Faktor Penyebab Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh                                        Pengusaha

                        Seorang pengusaha dalam mengembangkan usahanya selalu berkeinginan agar perusahaan yang dimiliki dapat berjalan dengan baik dan sukses, hal ini dapat terlaksana apabila produksi barang-barang yang dihasilkan dapat diminati dan laku terjual di pasaran dengan harga relatif murah dan kualitas baik. Salah satu keberhasilan yang didapat adalah adanya kerjasama yang baik antara pengusaha selaku pimpinan daengan para pekerja/buruh. Setiap orang mempunya motivasi dan tujuan yang berbeda dalam melaksanakan pekerjaan. Bagi mereka yang tidak patuh atau menentang perusahaan dapat diberikan teguran atay sanksi bahkan yang lebih tegas diputuskan hubungan kerjanya.

Secara yuridis dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, PHK oleh perusahaan disebabkan:

a                Perusahaan mengalami kemunduran sehingga perlu rasionalisasi atau pengurangan jumlah pekerja/buruh. Dalam hal PHK dengan alasan rasionalisasi atau kesalahan ringan pekerj dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, pasal 151 ayat (1) ditentukan bahwa pengusaha, pekerja, serikat pekerja dan pemerintah, berupaya mengusahakan agar tidak terjadinya PHK. Dalam hal ini upaya tersebut telah dilakukan, tetapi PHK tidak dapat dihindari, maka maksud PHK wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja atau dengan pekerja.\

b               Pekerja telah melakukan kesalahan, baik kesalahan yang melanggar ketentuan yang tercantum dalam peraturan perusahaan, perjanjian kerja atau PKB (kesalahan ringan), maupun kesalahan pidana (keasalahan berat). Pekerja yang diputus hubungan kerjanya dapat memperoleh penggantian hak.

 

            2.3.2    Faktor Penyebab Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dari                                        Pekerja

Pekerja berhak untuk memutuskan hubungan kerja dengan pihak pengusaha, karena pada prinsipnya pekerja tidak boleh dipaksakan untuk terus-menerus bekerja bila ia sendiri tidak menghendakinya. Dengan demikian PHK oleh pekerja ini, yang aktif untuk meminta diputuskan hubungan kerjanya adalah pekerja tersebut.

            Pekerja dapat mengajukan permohonan PHK kepada lembaga PPHI, dalam hal pengusaha melakukan perbuatan:

a                Menganiaya, menghina secara kasar atau mengancam pekerja

b               Membuujuk dan/atau menyuruh pekerja untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

c                Tidak membayar upah tepat waktu yang telah ditentukan selama tiga bulan berturut-turut atau lebih

d               Tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja

e                Memerintahkan pekerja untuk melaksanakan pekerjaan di luar yang diperjanjikan

f                Memberikan pekerjaan yang membahayakan jiwa, keselamatan, kesehatan atau kesusilaan pekerja, sedangkan pekerjaan tersebut tidak dicantumkan dalam perjanjian kerja.

Pekerja dapat mengakhiri hubungan kerja dengan melakuka n pengunduran diri atas kemauan sendiri tanpa perlu meminta penetapan dari lembaga PPHI, dan kepada pekerja yang bersangkutan memperoleh uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 Ayat 4. Selain uang penggantian hak, pekerja diberikan uang pisah yang besar dan pelaksabaannya diatur dalam perjanjuan kerja, peraturan perusahaan atau PKB. Pekerja yang mengundurkan diri tersebut harus memenuhi syarat:

a                Mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis selambat-lambatnya 30 hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri

b               Tidak terikat dalam ikatan dinas; dan

c                Tetap melaksanakan kewajibannya sampai tanggal mulai pengunduran diri.

 

            2.3.3    Faktor Penyebab Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) demi                                      Hukum

                        Selain pemutusan hubungan kerja oleh pengusaha dan pekerja, hubungan kerja dapat putus atau berakhir demi hukum, artinya hubungan kerja tersebut harus putus dengan sendirinya. Pekerja tidak perlu mendapatkan PHK dari lembaga yang berwenang.

            PHK demi hukum dapat terjadi dalam hal:

a                Pekerja mengundurkan diri atas kemauan sendiri berhak memperoleh uang penggantian hak dan juga diberikan uang pisah yang besar dan pelaksanaannya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau PKB.

b               PHK dengan alasan pengunduran diri atas kemauan sendiri dilakukan tanpa mengajukan gugatan kepada PPHI

c                Perbuahan status, penggabungan, peleburan atau perubahan kepemilikan perusahaan dan pekerja tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja

d               Perusahaan tutup, perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun sehingga perusahaan terpaksa harus ditutup atau keadaan memaksa (force majeur), pengusaha dapat melakukan PHK.

e                Pengusaha juga dapat melakukan PHK terhadap pekerja karena perusahaan bermaksud hendak melakukan efisiensi. Dalam hal rasionalisasi ini, pekerja yang akan diputuskan hubungan kerjanya harus diperhatikan:\

          1) Masa kerja

          2) Loyalitas

          3) Jumlah tanggungan keluarganya

f                Pengusaha dapat melakukan PHK terhadap pekerja karena perusahaan pailit

g               Dalam hal hubungan kerja berakhir, karena pekerja meninggal dunia

h               Pengusaha dapat melakukan PHK terhadap pekerja yang memasuki usia pensiun

i                 Pekerja mangkir (tidak masuk kerja) selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis dapat diputus hubungan kerjanya karena dikualifikasikan mengundurkan diri. Keterangan tertulis dengan bukti yang sa tersebut harus diserahkan paling lambat pada hari pertama pekerja tidak masuk kerja

j                 PHK oleh pekerja, meskipun dalam praktik, PHK oleh pekerja sangat jarang atau bahkan tidak mungkin ada, namun yuridis Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, PHK oleh pekerja ini dimungkinkan.

2.4       Alasan Pemutusan Hubungan Kerja Ditinjau dalam Hukum      Perundang-undangan[3]

                        Ada sepuluh alasan bagi perusahaan untuk mem-PHK Anda dengan mengacu kepada Undang-Undang No. 13 tahun 2003.

a      Pertama adalah melakukan kesalahan berat. Pasal 158, ayat (1) berbunyi, "Pengusaha dapat memutuskan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh dengan alasan pekerja/buruh telah melakukan kesalahan berat sebagai berikut:

1)             melakukan penipuan, pencurian, atau penggelapan barang dan/atau uang milik perusahaan;

2)             memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan perusahaan;

3)             mabuk, meminum minuman keras yang memabukkan, memakai dan/atau mengedarkan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya di lingkungan kerja;

4)             melakukan perbuatan asusila atau perjudian di lingkungan kerja;

5)             menyerang, menganiaya, mengancam, atau mengintimidasi teman sekerja atau pengusaha di lingkungan kerja;

6)             membujuk teman sekerja atau pengusaha untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

7)             dengan ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang milik perusahaan yang menimbulkan kerugian bagi perusahaan;

8)             dengan ceroboh atau sengaja membiarkan teman sekerja atau pengusaha dalam keadaan bahaya di tempat kerja;

9)             membongkar atau membocorkan rahasia perusahaan yang seharusnya dirahasiakan kecuali untuk kepentingan negara; atau

10)         melakukan perbuatan lainnya di lingkungan perusahaan yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih."

 

     PHK berupa kesalahan berat yang dimaksud pada Pasal 158, ayat 1 harus didukung dengan bukti misalnya,

1)  pekerja/buruh tertangkap tangan;

2)  ada pengakuan dari pekerja/buruh yang bersangkutan; atau

3)  bukti lain berupa laporan kejadian yang dibuat oleh pihak yang berwenang di perusahaan yang bersangkutan dan didukung oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi.

 

b     Kedua adalah dikarenakan ditahan pihak yang berwajib karena diduga melakukan tindak pidana. Pasal 160, ayat 1 menyebutkan, "Dalam hal pekerja/buruh ditahan pihak yang berwajib karena diduga melakukan tindak pidana bukan atas pengaduan pengusaha, maka pengusaha wajib memberikan bantuan kepada keluarga pekerja yang menjadi tanggungannya dengan ketentuan...."

c      Ketiga adalah melakukan pelanggaran ketentuan yang telah diatur dalam Perjanjian Kerja. Pasal 161, ayat 1 menyebutkan, "Dalam hal pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja, setelah kepada pekerja/buruh yang bersangkutan diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut." Bila pekerja tidak mengindahkan peraturan perusahaan dan tidak mengindahkan surat peringatan yang diberikan oleh perusahaan kepada pekerja, maka ini bisa menjadi alasan PHK untuk pekerja.

d     Keempat adalah pekerja tidak mau bekerja pada perusahaan oleh karena terjadi perubahan status, penggabungan, peleburan, atau perubahan kepemilikan perusahaan. Pasal 163, ayat 1 menyebutkan, "Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh dalam hal terjadi peru-bahan status, penggabungan, peleburan, atau perubahan kepemilikan perusahaan dan pekerja/buruh tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja, maka pekerj/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 1 (satu) kali sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat (4)."

e      Kelima adalah perusahaan tidak bersedia menerima pekerja sebagai karyawan di perusahaan oleh karena terjadi perubahan status, penggabungan, peleburan, atau perubahan kepemilikan perusahaan. Pasal 163, ayat 2 menyebutkan, "Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perubahan status, penggabungan, atau peleburan perusahaan, dan pengusaha tidak bersedia menerima pekerja/buruh di perusahaannya, ....."

f      Keenam adalah perusahaan tutup akibat mengalami kerugian terus menerus selama dua dua (2 tahun). Pasal 164, ayat 1 menyebutkan, "Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun, atau keadaan memaksa (force majeur)...." Kerugian perusahaan yang dimaksud harus dibuktikan dengan laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik.

g     Ketujuh adalah perusahaan melakukan efisiensi. Ini merupakan alasan PHK yang sering digunakan. Pasal 164, ayat 3 menyebutkan, "Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturut-turut atau bukan karena keadaan memaksa (force majeur) tetapi perusahaan melakukan efisiensi,..."

h     Kedelapan adalah perusahaan pailit. Pasal 165 menyebutkan, "Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan pailit,.."

i       Kesembilan adalah pekerja memasuki usia pensiun. Pasal 167 ayat 1 menyebutkan, "Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena memasuki usia pensiun..." Ini merupakan alasan PHK yang normal.

j       Kesepuluh adalah mangkir (tidak masuk kerja) selama lima (5) hari berturut-turut. Pasal 168, ayat 1 menyebutkan, "Pekerja/buruh yang mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara ter tulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis dapat diputus hubungan kerjanya karena dikualifikasikan mengundurkan diri." Perlu dicatat bahwa keterangan tertulis dengan bukti yang sah harus diserahkan paling lambat pada hari pertama pekerja/buruh masuk bekerja.

BAB III

STUDI KASUS

 

3.1       Kasus 1[4]

            Anton  bekerja di PT. Permai Indah  di bagian produksi dengan upah perbulan  satu juta. Masa kerja Anton  bekerja di PT. Permai Indah  adalah selama 8 tahun 9 bulan. Akhir bulan lalu, Anton tertangkap tangan telah mencuri barang milik perusahaan. Akhirnya diputuskan Anton  harus di PHK karena melakukan kesalahan berat.

            Adapun hak yang diperoleh Anton  dari PT. Permai Indah saat itu adalah uang penggantian hak yang sesuai dengan Pasal 161 ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 dan uang pisah berdasarkan ketentuan pasal 158 ayat (4) UU No. 13 Tahun 2003.

            Dari ketentuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan, maka Anton  berhak menerima uang pisah sebesar Rp 1 juta di tambah dengan uang penggantian hak , yaitu penggantian pengobatan dan perumahan sebesar 15 % x Rp 1 juta = Rp 150.0000. Jadi Anton mendapatkan hak karena adanya PHK dengan alasan telah melakukan kesalahan berat sebesar Rp. 1. 150.000 ditambah penggantian hak lainnya yang belum diterima (misalnya cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur ; biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ke tempat dimana pekerja/buruh diterima bekerja.

            Keseluruhan hak itu tentu saja dapat diberikan oleh pengusaha apabila kesalahan berat yang dituduhkan kepada pekerja secara formil maupun secara material memang benar. Apabila ternyata pekerja tidak mendapatkan haknya sesuai dengan ketentuan pasal 161 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003. Sebelum terbentuknya lembaga penyelesaian perselisian hubungan Industrial, berdasarkan ketentuan UU No. 2 Tahun 2004 lembaga yang dimaksud adalah Pengadilan hubungan industrial maka dapat dilakukan upaya administratif atau upaya perdata.

 

3.1       Kasus 2[5]

            “Saya adalah seorang guru di salah satu perguruan swasta di Batam yang baru-baru ini di-PHK Karena suami saya mendadak dibawa ke rumah sakit dan dirawat disana selama 33 hari. Dan selama itu pula saya tidak bisa menjalankan tugas karena suami saya dirawat secara intensive di RS Adam Malik Medan. Waktu saya berangkat ke Medan dalam keadaan libur nasional (idul fitri) Jadi saya tidak melapor ke kantor karena tutup. Pada saat tiba waktu masuk sekolah pagi harinya saya menghubungi kepala sekolah melalui HP bahwa saya tidak bisa mengajar seperti biasa karena suami saya jatuh sakit dan dirawat intensive di RS A. Malik di Medan. Dan beliau memaklumi keadaan itu.

            Setelah dokter mengijinkan kami pulang dan pengobatan diteruskan di Batam,teman guru-guru beserta kepala sekolah datang menjenguk suami saya yang masih sakit dan terkapar dirumah. Pada saat itu saya cerita kepada kep.sek. bahwa saya belum bisa masuk mengajar seperti biasa dan jawabannya tidak apa-apa urus saja dulu suamimu katanya.

            Tiga hari kemudian sesudah kunjungan para guru Surat panggilan dari pengurus yayasan datang dengan nada mengancam Tepatnya tgl 22.Oct.2010. Apabila saya tidak hadir melapor keesokan harinya maka saya dianggap mengundurkan diri. Saya melapor keesokan harinya serta membawa surat bukti “keterangan opname dari RS A. Malik Medan”. Tetapi mereka tidak mengakui surat itu. Katanya saya telah “Melakukan Pelanggaran Berat”melalaikan tanggung jawab dan tidak ada ijin tertulis. Maka saya harus dikeluarkan. Dengan uang terimakasih 3x gaji perbulan.Dan saya menolak,saya bilang itu tidak adil saya harus bekerja seperti biasa.Tetapi kepala sekolah keberatan katanya dia tidak saya hormati dan harga mati saya harus dikeluarkan.

            Pada tanggal 16 Des 2010, saya mendapat surat PHK dengan tuduhan melakukan pelanggaran berat, dan hanya memberikan 5 bulan gaji sebagai uang pisah. Katanya itu berdasarkan keputusan yang sudah disetujui Disnaker Batam. Jelas saya tidak mau terima saya bilang saya mau pelajari dulu apakah sudah sesuai dengan aturan perundang – undangan yang berlaku. Dan mereka bilang boleh tapi apabila dalam 14 hari tidak ada pembelaan atau pengajuan keberatan dianggap sudah setuju.

  • Saya sudah bekerja sebagai guru di yayasan tsb. Salama 25 tahun.
  • Suami saya masuk rumah sakit dari : Tgl 14 September 2010 s/d tgl 16 oktober 2010.
  • Surat PHK sudah dibuat tgl 18 November2010 dan diserahkan sebulan kemudian.
  • Gaji sudah tidak dibayar lagi.”

 

BAB IV

PEMBAHASAN KASUS

4.1       Pembahasan Kasus I

Pada kasus pertama dapat disimpulkan bahwa sesuai dengan Undang-undang ketenagakerjaan, Anton sudah terklasifikasikan dalam perilaku kesalahan berat yang berujung pada keputusan pemutusan hubungan kerja dari pengusaha. Kasus Anton ini dapat didasarkan pada pasal 158 ayat 1 poin 1 (satu) Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang berbunyi sebagai berikut:

"Pengusaha dapat memutuskan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh dengan alasan pekerja/buruh telah melakukan kesalahan berat sebagai berikut:

  1. melakukan penipuan, pencurian, atau penggelapan barang dan/atau uang milik perusahaan;
  2.  memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan perusahaan;
  3. mabuk, meminum minuman keras yang memabukkan, memakai dan/atau mengedarkan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya di lingkungan kerja;
  4. melakukan perbuatan asusila atau perjudian di lingkungan kerja;
  5. menyerang, menganiaya, mengancam, atau mengintimidasi teman sekerja atau pengusaha di lingkungan kerja;
  6. membujuk teman sekerja atau pengusaha untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
  7. dengan ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang milik perusahaan yang menimbulkan kerugian bagi perusahaan;
  8. dengan ceroboh atau sengaja membiarkan teman sekerja atau pengusaha dalam keadaan bahaya di tempat kerja;
  9. membongkar atau membocorkan rahasia perusahaan yang seharusnya dirahasiakan kecuali untuk kepentingan negara; atau melakukan perbuatan lainnya di lingkungan perusahaan yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih."

Dalam kasus Anton, pengusaha tidak perlu menyiapkan barang bukti atas kesalahan pekerjanya tersebut karena Anton tertangkap basah ketika melakukan aksi pencurian di perusahaan tersebut.

 

4.2       Pembahasan Kasus II

            Kasus kedua ini lebih pada perbedaan persepsi antara pekerja (guru) dengan pihak yayasan sekolah serta dinas pendidikan dan dinas tenaga kerja setempat. Pada persepsi guru tersebut, beliau diijinkan tidak menunaikan kewajibannya mengajar dikarenakan sakit, namun di sisi lain para stake holder memiliki persepsi bahwa guru tersebut melakukan kesalahan berat karena tidak mengajar selama lebih dari 33 hari seperti tercantum pada Pasal 168 ayat (1) Uundang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi sebagai berikut: "Pekerja/buruh yang mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis dapat diputus hubungan kerjanya karena dikualifikasikan mengundurkan diri.".

            Kasus tidak berhenti sampai di situ, perselisihan masih terjadi karena guru yang telah di-PHK tidak mendapatkan haknya secara penuh seperti yang disebutkan pada UU ketenagakerjaan. Dalam upaya mengatasi masalah ini, kita harus menelaah lagi sebenarnya sejak adanya Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial (PPHI), yang disahkan pada tanggal 4 Januari 2003 (LN. Tahun 2004, no. 6, TLN. No. 4356) upaya hukum bagi pekerja yang mengalami perselisihan hubungan industrial akan dilakukan secara  bipartid, mediasi, konsiliasi, arbitarsi atau ke pengadilan hubungan industrial.

            Bipartid, yaitu musyawarah antara pekerja dan pengusaha. Apabila tidak tercapai kesepakatan dengan cara bipartid maka pihak-pihak dapat memilih penyelesaian secara mediasi, konsiliasi, atau arbitrasi. Apabila pihak-pihak memilih mediasi atau konsiliasi dan tidak tercapai kesepakatan, maka dapat membawa perkaranya ke pengadilan hubungan industrial. Apabila pihak-pihak memilih arbitrasi maka kesepakatan dituangkan dalam akta perdamaian yang merupakan keputusan arbitrasi dan harus didaftarkan ke Pengadilan Negeri.

            Apabila isi keputusan tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak maka dapat dimohonkan pembatalannya kepada Mahkamah Agung selambat-lambatnya 30 hari kerja sejak ditetapkannya putusan arbiter . Permohonan pembatalan dilakukan apabila mengandung unsur-unsur berdasarkan  ketentuan pasal 52 ayat (1) UU No.2 Tahun 2004 yaitu :

a                Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui atau dinyatakan palsu;

b               Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan;

c                Putusan diambil dari tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan perselisihan;

d               Putusan melampaui kekuasaan arbiter hubungan industrial; atau

e                Putusan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

            Berdasarkan ketentuan pasal 126 UU No. 2 Tahun 2004, masa berlakunya adalah satu tahun sejak diundangkan. Ketentuan ini diundangkan pada tanggal 14 Januari 2004. Jadi lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial ini akan menggantiikan kedudukan P4D atau P4P sejak tanggal 14 Januari 2005.

            Setiap pekerja/buruh yang di PHK oleh majikan karena melakukan kesalahan berat sesuai dengan ketentuan pasal 158 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003, harus disertai tiga syarat secara kumulatif. Syarat itu adalah bukti tertangkap tangan, pengakuan dari pekerja yang bersangkutan dan laporan pengusaha yang didukung 2 orang saksi. Apabila keputusan perusahaan melakukan PHK karena pekerja melakukan kesalahan berat dibenarkan oleh hukum maka pekerja harus mendapatkan uang penggantian hak dan uang pisah. Apabila hak diatas tidak dapat diperoleh oleh pekerja maka pekerja dapat melakukan upaya hukum meliputi upaya bipartid, mediasi, konsiliasi, arbitrasi atau ke kepadilan hubungan industrial.

BAB V

PENUTUP

 

5. 1      Kesimpulan

   Hubungan kerja merupakan suatu hubungan yang timbul antara pekerja dan pengusaha setelah diadakan perjanjian sebelumnya oleh pihak yang bersangkutan. Dengan hubungan kerja tersebut akan membawa hak dan kewajiban antar pengusaha dan pekerja. Hubungan kerja tersebut juga diikat dengan peraturan dan perjanjian kerja, agar setiap pihak saling diuntungkan dan tidak membawa kerugian pada salah satu pihak. Pelanggaran terhadap perjanjian/kontrak tersebut akan membawa salah satu pihak pada keputusan untuk mengakhiri hubungan kerja diantara mereka.

   Diakhirinya hubungan kerja tersebut dinamakan pemutusan hubungan kerja (PHK). Keputusan Pemutusan Hubungan Kerja tersebut tidak hanya dikarenakan oleh pelanggaran pada perjanjian kerja namun banyak faktor yang mempengaruhinya, salah satunya adalah topik makalah ini, yaitu kesalahan berat dari para pekerja.

   Pemutusan hubungan kerja yang disebabkan oleh kesalahan berat dari pekerja diatur lengkap di Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pada payung hukum tersebut banyak menyebut tentang jenis kesalahan berat sampai hak dan kewajiban yang harus diemban oleh pengusaha ataupun oleh pekerja yang terkena keputusan PHK tersebut. Oleh karena itu sebagai penduduk Indonesia harus mengetahui mengetahui mengenai payung hukum yang telah diundangkan ini.

 

5.2       Saran

   Saran untuk pemerintah yaitu agar lebih mensosilisasikan mengenai payung hukum ketenagakerjaan kepada masyarakat, supaya masyarakat sebagai pengusaha ataupun pekerja memahami peran, hak serta kewajibannya dalam dunia kerja. Selain itu juga masyarakat lebih bijak dalam melakukan tindakan di dunia kerja memahami dan senantiasa kritis terhadap keputusan dari perusahaan yang mempekerjakannya.

 

DAFTAR PUSTAKA

 

Annisa Sativa.2008. Peranan Pengadilan Hubungan Industrial dalam Memberikan Kepastian Hukum terhadap Perkara Pemutusan Hubungan Kerja (Studi terhadap Putusan Pemutusan Hubungan Kerja-Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan. Medan:Universitas Sumatera Utara)

Anonim. 2003. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Jakarta

Anonim. 2004. Undang-Undang 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI). Jakarta

Bab 5 Hubungan Kerja.pdf didapat dari alamat http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=0CFsQFjAG&url=http%3A%2F%2Felearning.gunadarma.ac.id%2Fdocmodul%2Fhub.industrial_pancasila%2Fbab5-hubungan_kerja.pdf&ei=anTlT-fJIZDMrQee_sn3CA&usg=AFQjCNF20FBGGlv-Rc-lHHdn0ZS6vCotXQ

http://www.forumduniahukumblogku.wordpress.com/2010/12/19/phk-karena-pelanggaran-berat-atau-mangkir/ [diakses pada tanggal 23 Juni 2012 pukul 21.24 WIB].

http://www.putra-putri-indonesia.com/alasan-phk.html [diakses pada tanggal 23 Juni 2012 pukul 21.24 WIB].

http://www.solusihukumtepat.blogspot.com/2010/10/phk-karena-kesalahan-berat.html [diakses pada tanggal 23 Juni 2012 pukul 21.02 WIB].

http://www.turc.or.id/turc/articles/20-upaya-hukum-bagi-pekerja-yang-di-phk-karena-melakukan-kesalahan-berat [diakses pada tanggal 23 Juni 2012 pukul 21.31 WIB].



[1] Bab 5 Hubungan Kerja.pdf didapat dari http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=0CFsQFjAG&url=http%3A%2F%2Felearning.gunadarma.ac.id%2Fdocmodul%2Fhub.industrial_pancasila%2Fbab5-hubungan_kerja.pdf&ei=anTlT-fJIZDMrQee_sn3CA&usg=AFQjCNF20FBGGlv-Rc-lHHdn0ZS6vCotXQ

[2] Annisa Sativa.2008. Peranan Pengadilan Hubungan Industrial dalam Memberikan Kepastian Hukum terhadap Perkara Pemutusan Hubungan Kerja (Studi terhadap Putusan Pemutusan Hubungan Kerja-Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan. Medan:Universitas Sumatera Utara) 

1 Komentar

fransiska

pada : 19 October 2012


"(y) "


Tinggalkan Komentar

Nama :
E-mail :
Web : tanpa http://
Komentar :
Verification Code :